Akui Kewalahan Bendung Senpi Ilegal
Senin, 27 September 2010 – 18:25 WIB

Akui Kewalahan Bendung Senpi Ilegal
JAKARTA -- Mabes Polri mengaku kesulitan membendung maraknya peredaran dan penyalahgunaan senjata api (senpi) ilegal di masyarakat. Ini menyusul meningkatnya intensitas kriminalitas konvensional dan terorisme yang menggunakan senpi. Padahal saat ini Polri sudah melakukan penarikan senpi sipil serta tak mengeluarkan izin senpi baru, kecuali untuk petugas pengamanan khusus dan instansi-instansi pemerintah lainnya. ‘’Kalau pengawasan kurang, nggak juga. Mungkin karena keterbatasan anggota, kita minim sekali khususnya di laut,’’ tambahnya. Selain itu tambah Marwoto, keberadaan senpi sisa konflik seperti di Aceh, Poso, Ambon dan lainnya dinilai juga sebagai penyumbang peredaran senpi illegal itu.
‘’Senjata api selain instansi keamanan nggak bisa. Bisa juga dari selundupan karena di daerah perbatasan kita kesulitan melakukan pengawasan intensif,’’ ujar Kabid penerangan Umum Div Humas Polri Kombespol Marwoto di Mabes Polri, Senin (27/9).
Disebutkan, kondisi topografi kepulauan Indonesia memudahkan penyelundupan senjata. Dimana pelabuhan-pelabuhan alam sepanjang pesisir Indonesia tak mungkin diawasi intensif mengingat terbatasnya personil dan sarana yang ada. Inilah yang disinyalir Polri sebagai penyebab utama maraknya senpi ilegal di Indonesia.
Baca Juga:
JAKARTA -- Mabes Polri mengaku kesulitan membendung maraknya peredaran dan penyalahgunaan senjata api (senpi) ilegal di masyarakat. Ini menyusul
BERITA TERKAIT
- Modena Pure Hub Dukung Gerakan Refill & Daur Ulang Plastik di CFD Sudirman
- Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya
- 60 Influencer Terpilih Jadi Penebar Kebaikan Hijab Tiebymin
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo