Akui Tujuan Positif IUPK Ormas Keagamaan, Senator Usul Tambang Rakyat juga Diberi Izin

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah mengeluarkan wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis keagamaan dinilai bertujuan positif.
Namun, menurut anggota DPD asal Papua Filep Wamafma, seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah.
"Selaku anggota DPD RI, kami menilai bahwa kebijakan atau langkah itu (IUPK ormas keagamaan) pada hakikatnya adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi konteksnya tentu berbeda dengan visi utama ormas keagamaan," kata Filep Wamafma.
Selain IUPK ormas keagamaan, Filep juga berharap pemerintah mengeluarkan izin usaha tambang rakyat.
Menurut dia, selama ini usaha tambang rakyat banyak bermasalah karena beroperasi secara ilegal.
"Agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah, justru pemerintah harus memfasilitasi izin tambang rakyat di daerah yang dikelola secara tradisional," ujar Filep.
Sebelumnya, anggota DPD asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi menyebut izin tambang untuk ormas merupakan hal positif untuk masyarakat terutama untuk kemaslahatan umat.
"Memiliki konsesi tambang untuk kemaslahatan umat. Selain itu bisa membantu operasional roda organisasi biar nggak ada lagi proposal ke penguasa dan pengusaha," ujar Nawardi.
Selain IUPK ormas keagamaan, senator ini juga berharap pemerintah mengeluarkan izin usaha tambang rakyat.
- ASPEBINDO Sarankan Masa Peralihan Penetapan HBA dan HMA untuk Daya saing Usaha Pertambangan
- ExxonMobil Jadi Mitra Strategis Industri Pertambangan
- Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahim Akbar Ormas Islam
- Polda Riau Sikat Penjahat Lingkungan, Selamatkan Rp 221 Miliar Kerugian Negara
- Bos Freeport Sebut Smart Mining Lebih Aman & Produktif
- RUU Minerba Dibawa ke Paripurna, Kampus Gagal Dapat Izin Kelola Tambang