Akui Yerusalem Milik Israel, Australia Diprotes Netanyahu
jpnn.com, CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison memantik amarah masyarakat internasional. Pemimpin 50 tahun tersebut mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Itu menjadi penegasan kedua atas dukungannya terhadap Israel. Oktober lalu, Morrison mengumumkan rencananya untuk memindah kedutaan besar.
"Kami mengakui Yerusalem Barat sebagai tempat para Knesset (parlemen Israel) dan institusi pemerintah lainnya," ujar Morrison sebagaimana dilansir Reuters.
Pernyataan yang dia sampaikan Sabtu lalu (15/12) itu memang terkesan hati-hati. Kepala pemerintahan Australia tersebut tidak secara gamblang menyebut Yerusalem Barat sebagai wilayah Israel. Yang dia sebut hanya Knesset.
Kendati demikian, deklarasi itu membuat negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina berang. Sebab, meski Morrison menyebut Yerusalem Barat, masyarakat internasional paham bahwa yang dimaksud adalah Yerusalem.
Kota yang disakralkan tiga agama itu diklaim Israel dan Palestina. Yerusalem Timur digadang-gadang menjadi ibu kota Palestina pada masa mendatang.
Setelah menyebut Yerusalem Barat milik Israel, Morrison menyatakan bahwa Australia berkomitmen pada solusi dua negara. Yakni, masa depan Israel dan Palestina sebagai dua negara yang bertetangga.
Perundingan damai untuk mewujudkan solusi dua negara itu terhenti saat Amerika Serikat (AS) dipimpin Presiden Donald Trump.
Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison memantik amarah masyarakat internasional setelah menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel
- Tampil Cantik di Premiere Wicked Australia, Marion Jola Dapat Wejangan dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan