Akumindo Ingatkan Pemerintah soal Potensi Moral Hazard Pemutihan Utang UMKM
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyambut baik niat baik pemerintah untuk memutihkan kredit macet UMKM untuk mendorong perekonomian.
Namun, dia mengingatkan pemerintah untuk menerapkan mekanisme ketat dalam kebijakan penghapusan utang atau pemutihan utang UMKM.
Sebab, kebijakan itu berpotensi menimbulkan moral hazard.
"Paling penting, adalah memastikan agar pelaku UMKM, yang telah dihapusbukukan dan mendapatkan pinjaman lagi, dapat bertanggung jawab atas kewajiban utangnya," ujar Edy dikutip, Kamis (7/11).
Menurut Edy, untuk mencegah moral hazard pemerintah perlu memberikan fleksibilitas dalam pelunasan.
Sebagai contoh, kata dia, dengan memberikan opsi bagi UMKM agar dapat melunasi utang dengan perpanjangan jangka waktu pelunasan atau bahkan penghapusan bunga tetapi, sehingga mereka hanya perlu melunasi utang pokoknya saja.
“Kalau perlu diberikan tambahan permodalan, tetapi pendampingan yang lebih ketat, sehingga dia mampu membayar semua kewajibannya, baik masa lalu maupun masa yang akan datang,” ujarnya.
Edy juga mempertanyakan mengenai kemungkinan akses kredit bagi UMKM pasca penghapusan utang.
Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengingatkan pemerintah untuk menerapkan mekanisme ketat dalam kebijakan pemutihan utang UMKM
- Peruri dan BPR Percepat Layanan Keuangan Digital bagi UMKM
- Sebanyak 90 Ribu Pengunjung Hadiri SIAL Interfood 2024
- Ini Cara Bea Cukai Dorong UMKM Naik Kelas di Pasuruan, Tanjungpinang, dan Jambi
- Pengusaha Kecil Pasti Girang, Kementerian UMKM Bakal Sebar Kartu Usaha
- Garudafood Dorong Ekonomi Inklusif, Berdayakan UMKM
- 53 UMKM akan Hadir di Pertamina Eco RunFest 2024, Ada Pilihan yang Sangat Menarik!