Akumindo Minta Pemerintah Memperhatikan UMKM di Omnibus Law
jpnn.com, JAKARTA - Ada banyak faktor penyebab pertumbuhan ekonomi masih jalan di tempat. Di antaranya faktor internal maupun eksternal yang membuat iklim usaha menjadi terdampak termasuk sektor usaha seperti UMKM yang ada di pusat-pusat perbelanjaan (mal).
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini cukup berpengaruh terhadap dunia usaha. Utamanya terhadap UMKM yang ada di pusat-pusat perbelanjaan atau mal.
“UMKM yang lesus di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan sebenarnya sudah terasa sejak dua tahun lalu (tahun 2018). Banyak outlet-outlet yang tutup, misalnya Giant, Hero, Matahari,” ungkap Ikhsan kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, lesunya pusat-pusat perbelanjaan saat ini bisa dilihat dari sejumlah indikator. Pertama, pengunjung mal berdasarkan riset Akumindo, pengunjung berkurang sampai 50-60 persen karena daya beli masyarakat yang menurun.
Kedua, adanya perubahan pola perilaku masyarakat di mana mal saat ini hanya dijadikan tempat kongko, makan, dan hiburan.
Lebih lanjut, Ikhsan melihat perubahan perilaku tersebut bisa jadi karena uang yang mereka pegang cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.
"Di tengah daya beli menurun, bisa jadi masyarakat lebih hemat dalam menggunakan uangnya dan mereka lebih selektif membeli barang-barang dalam kondisi ekonomi yang macet seperti saat ini,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, lesunya usaha berbasis offline yang ada di pusat-pusat perbelanjaan bisa jadi karena terdampak apa yang dikenal disrupsi digital saat ini.
Akses permodalan bagi UMKM nantinya bisa disalurkan melalui LPDB, PNPM, koperasi yang dipercaya.
- Tingkatkan Profit UMKM Lewat Digitalisasi dan Pelatihan Pasar
- Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan
- Bea Cukai Kalbagsel dan Instansi Terkait Dukung Pelaku Usaha Lokal Tingkatkan Ekspor
- Layanan CRM OCA Bantu UMKM Lebih Dekat dengan Pelanggan
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku