Akun Robot dan Anonim di Media Sosial Bisa Bikin Keruh Pilkada
jpnn.com - JAKARTA -- Pakar Informasi Teknologi dan Kriptografi Pratama Persadha mengatakan, penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus memerhatikan akun anonim dan robot alias bot di media sosial. Menurut Pratama, dua jenis akun ini sering muncul pada momen-momen kampanye.
"Yang sering terjadi pada saat kampanye muncul dua jenis akun, yakni akun robot dan akun anonim," kata Pratama saat dialog pentas pilkada bertajuk Pembentukan Opini Melalui Media Sosial dan Survei yang digelar Sindotrijaya FM, di gedung MNC, Jakarta, Senin (26/9).
Dia menjelaskan, akun robot cenderung pasif. Akun robot menyebarluaskan berita dari yang memberi data. Sedangkan akun anonim, sering menciptakan isu-isu yang akan dipublikasikan.
Menurut Pratama, mobilisasi akun-akun seperti ini harus diperhatikan. Dia menjelaskan, akun robot ini bisa diperjualbelikan. Akun itu bisa dibeli di Indonesia maupun luar negeri. Pembelian bisa dilakukan dalam jumlah besar maupun kecil.
"Mau beli 10, 100 akun sampai 100 juta akun juga bisa," ungkap Pratama.
Menurut dia, kalau dimanfaatkan untuk kampanye oleh orang yang tidak bertanggung jawab memang tak punya pengaruh. "Tapi bisa bikin ribut karena bisa berbuat negatif," katanya.
Namun, kata dia, untuk melakukan pelacakan terhadap akun negatif relatif mudah. "Tidak sampai 10 detik sudah bisa ketahuan posisi orang yang menggunakan ada di mana," ujarnya. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Pakar Informasi Teknologi dan Kriptografi Pratama Persadha mengatakan, penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus memerhatikan akun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan
- Chico Anggap Upaya KPK Mentersangkakan Hasto Sudah Barang Lama, Motifnya Ingin Merebut PDIP