Akuntabilitas Pemda Rendah, Perda Banyak Bermasalah

JAKARTA - Dua topik penting dan relatif menjadi ongoing issues (isu berjalan) di tanah air, menjadi fokus dua kajian yang dilakukan oleh dua pasang peneliti Indonesia dan Australia tahun ini. Kedua topik dimaksud masing-masing intinya adalah tentang "Reformasi Akuntansi Sektor Publik", serta soal "Pembuatan Peraturan di Parlemen Daerah".

Kedua riset itu, yang dijalankan di bawah program Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP) atau Kemitraan Riset Pemerintahan Australia-Indonesia, Senin (7/12), disosialisasikan kepada media massa oleh masing-masing tim penelitinya, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Mereka adalah Ross McLeod dari Australian National University (ANU) dan Harun (Universitas Tadulako) pada topik akuntansi sektor publik, serta Dr Simon Butt (University of Sydney) dan Nur Sholikin (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK) untuk soal peraturan daerah (Perda).

Mengambil studi kasus di tiga daerah, yakni Kabupaten Bima (NTB), Kota Palu, serta Kota Tangerang, McLeod dan Harun antara lain menyimpulkan bahwa meski reformasi pelaporan keuangan daerah menjadi salah satu program pemerintah beberapa waktu belakangan, ada beberapa kendala yang membuatnya kurang berjalan efisien - jika tak bisa disebut belum berhasil. Padahal seperti yang mereka ungkapkan pula, salah satu tujuan dari pembenahan bidang ini adalah mencegah atau menekan angka korupsi.

"Salah satu kendala itu adalah tidak atau belum cukup tersedianya tenaga-tenaga profesional di bidang akunting di lingkup pemerintahan daerah. Ini bisa disebabkan oleh proses perekrutan tenaga (PNS), khususnya di daerah, yang masih belum mengutamakan pengalaman atau profesionalisme di bidangnya. Selain itu, ada juga dampak dari 'warisan Orde Baru' dulu, yang memang tidak mementingkan keberadaan tenaga-tenaga profesional di bidang itu," papar McLeod, berbicara dalam bahasa Indonesia cukup fasih.