Akurasi DTKS, Mensos Tantang Pendamping Berani Ganti KPM Lama
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos).
Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
Mensos yang karib disapa Ari itu mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan bahwa ada penerima yang sudah 8 tahun hingga 10 tahun terus-menerus menerima PKH.
Karena itu, Mensos Ari meminta peran nyata kordinator pendamping PKH selaku petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS.
“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11).
Mensos Ari mengulang pesan ini setelah menyampaikannya dalam beberapa kesempatan sebelumnya, termasuk saat pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat.
Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjang dalam pemutakhiran data.
Karena itu, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
Ia meyakini masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena bertahannya nama-nama lama.
Menteri asal PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa bila hal ini tidak segera diatasi, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi.
"Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kami ganti,” kata Mensos Ari dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut.
“Saya dengar begitu. Harus berani ya, karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.
Mensos Ari mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik.
Mensos Juliari Batubara terus berupaya membersihkan data penerima bansos. Bahkan, ia menantang pendamping berani mengganti penerima yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos