Al Araf Sebut Prabowo-Gibran Bisa Bawa Demokrasi Lebih Kelam dari Era Soeharto

Dia mencontohkan potensi kemunculan isu tersebut dengan melihat kontroversi penambahan komando daerah militer (kodam) di 38 provinsi.

"Sebenarnya tidak ada urgensinya. Masalahnya, justru bukan itu. Tetapi bagaimana memenuhi standar pertahanan militer kita dapat terpenuhi itu sebenarnya yang diharapkan. Sekarang, melalui Prabowo potensi kembalinya junta militer semakin besar saat berpasangan dengan putra sulung presiden di Pilpres 2024," terangnya.

Oleh karena itu, Al Araf mengajak semua kelompok masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi agar potensi itu tidak terjadi dan upaya mematangkan proses demokrasi dapat terus berjalan.

"Sekali lagi, ini potensi akan nyata terwujud, bila elemen sipil tidak bersuara, tidak bergerak serta tidak melakukan konsolidasi. Sebab saat ini, semangat reformasi 98, bukan hanya tercederai, tetapi berpotensi mati, bahkan terbatasnya iklim kebebasan berdemokrasi nantinya akan jauh lebih sulit dari masa Soeharto dulu," tukasnya.

Dalam acara ini, hadir penulis buku, Buya Azwar Furgudyama, mantan Sekjen PRD Petrus Hariyanto, dan pegiat demokrasi Ray Rangkuti. (JPNN)