Alamak, Wakil PM yang Vokal Kritisi soal Kasus 1MDB Dipecat Najib Razak

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Simpati mengalir kepada Muhyiddin Yassin. Politikus 68 tahun yang lengser dari jabatan wakil perdana menteri karena terlalu vokal mengkritik Perdana Menteri (PM) Najib Razak itu menuai banyak dukungan. Bersamaan dengan itu, publik Malaysia mulai mengkritisi perombakan kabinet yang beraroma politik tersebut.  

Tidak hanya mengejutkan publik, keputusan Najib untuk menyingkirkan Muhyiddin dari kabinet yang dipimpinnya itu juga membuat wakil presiden Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) tersebut kaget. Kemarin (29/7) Muhyiddin bercerita tentang pemecatannya yang berlangsung sangat singkat di Putrajaya itu. Bahkan, dalam pemecatan tersebut, Najib nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun.
 
"Dia memanggil saya ke Putrajaya. Di sana kami berbicara tentang beberapa hal. Saya kemudian menanyakan kepadanya alasan yang membuat saya harus menghadap dia. Saya bertanya apakah pemanggilan itu ada kaitannya dengan reshuffle. Dia mengangguk," papar Muhyiddin dalam jumpa pers. Pertemuan empat matanya dengan Najib itu, menurut dia, berlangsung sekitar pukul 12.45.
 
"Saya kemudian bertanya kepadanya, adakah yang hendak dia sampaikan kepada saya. Dia tampak kebingungan dan memberikan penjelasan bertele-tele. Maka saya sekali lagi bertanya kepadanya apakah nama saya tidak ada di daftar (kabinet baru). Dia mengangguk. Saya kemudian mengucapkan terima kasih dan berlalu," lanjut politikus asal Negara Bagian Johor tersebut.
 
Kendati demikian, di hadapan media, Muhyiddin menegaskan bahwa dirinya akan tetap mendukung pemerintahan Najib sesuai kapasitasnya sebagai wakil presiden UMNO. "Sudah menjadi tugas saya untuk mendukung presiden (UMNO) dan partai ini. Saya akan tetap menjalankan tugas saya dengan baik," tegasnya. Dia lantas berpesan kepada para pendukungnya untuk tidak emosional dan fokus pada kemajuan partai. 
 
Muhyiddin berharap, investigasi skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) tetap berlanjut. Meski, para politikus yang vokal menyuarakan kritik mereka terhadap Najib sudah tidak lagi duduk di kabinet. Juga, Abdul Gani Patail yang tersingkir dari kursi jaksa agung. "Investigasi harus dan akan berlanjut karena publik memiliki hak untuk mengetahui kelanjutan kasus ini," tandasnya. 
 
Dalam kesempatan itu, Muhyiddin meminta jaksa agung pengganti Gani bisa bersikap kritis. Yakni, dengan tidak menghentikan penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan Najib dan dana ilegal sebesar USD 700 juta (sekitar Rp 9,4 triliun) tersebut. Apalagi, sebelum lengser, Gani sudah menerima berkas-berkas penting terkait skandal tersebut. 
 
Selain wakil PM, empat menteri, dan jaksa agung, Najib mengganti pimpinan Komite Akun Publik (PAC) yang bertugas menyelidiki kasus korupsi 1MDB tersebut. Selasa lalu (28/7) Najib mencopot Nur Jazlan Mohamed dari posisi chairman. Dia lantas ditawari posisi baru sebagai wakil menteri (Wamen) dalam negeri. Tanpa berpikir panjang, Jazlan menerima tawaran Najib. 
 
Keputusan Jazlan itu menuai cibiran dari para politikus senior Malaysia. Terutama, mereka yang berada di kubu oposisi. Salah satunya adalah Lim Kit Siang, petinggi Partai Aksi Demokrasi (DAP). Dia menyayangkan keputusan Jazlan yang terkesan tergesa-gesa tersebut. Apalagi, sekitar sepuluh hari lalu, dia berjanji kepada publik untuk mengusut skandal korupsi 1MDB tersebut hingga tuntas.
 
"Dia (Jazlan) salah karena mengalami conflict of interest setelah menerima tawaran PM," kritik Lim. Selasa lalu, setelah menerima tawaran Najib, Jazlan lantas membekukan penyelidikan PAC atas skandal korupsi 1MDB. Sampai pertemuan parlemen selanjutnya pada 19 Oktober, menurut dia, PAC tidak akan melanjutkan penyelidikan kasus 1MDB dan Najib. 
 
"Jika PAC benar-benar menangguhkan penyelidikan 1MDB, ini akan menjadi bukti yang paling nyata bahwa reshuffle kabinet Selasa lalu memang bertujuan menghalang-halangi, mengacaukan, menyabotase, dan mengganggu investigasi yang sedang berjalan," keluh Lim. Dia tidak menyangka, Jazlan bersedia menukar kekuasaannya di PAC dengan posisi wakil menteri yang tidak memiliki portofolio. (thestar/freemalaysiatoday/the straitstimes/themalaysianinsid er/hep/c10/ami)