Alarm Bencana Tak Bunyi, Wali Kota di Rusia Dibui
Senin, 23 Juli 2012 – 21:01 WIB
MOSCOW - Pemerintah Rusia hari Minggu (22/7) kemarin mengumumkan penahanan 3 pejabat daerah di negeri beruang merah tersebut setelah dianggap lalai memperingatkan warga atas bencana banjir beberapa waktu lalu yang memakan korban hingga 172 jiwa. Penahanan atas tiga pejabat daerah itu diumumkan Komite Investigasi Rusia saat kunjungan kepala dinas keamanan nasional, Alexander Bastrykin ke lokasi bencana di kota kecil Krymsk. Kebanyakan para korban banjir yang terjadi pada dini hari 7 Juli 2012 lalu tersebut tewas saat masih terlelap tidur. Tidak hanya korban jiwa, musibah terparah sejak runtuhnya Uni Sovyet ini juga menghancurkan properti milik lebih dari 30 ribu orang.
Kini, ketiga pejabat itu kini terancam hukuman penjara 7 tahun. “Dalam rangkaian penyelidikan atas tragedi ini Vasily Krutko (kepala distrik di Krymsk), Vladimir Ulanovsky (Wali Kota Krymsk)dan Viktor Zhdanov (Kepala Dinas Keadaan Darurat) telah ditahan pihak berwenang," tulis pernyataan resmi pemerintah sebagaimana diberitakan AFP, Senin (23/7).
Baca Juga:
Selain tiga pejabat tersebut, seorang kepala desa Nizhnebakansk yang lokasinya berdekatan dengan Krymsk, Irina Ryabchenko, juga akan digelandang polisi dalam beberapa waktu ke depan. Irina juga dituduh gagal memperingatkan warganya mengenai kemungkinan bahaya yang berasal dari badai petir yang akan menyambangi desa tersebut.
Baca Juga:
MOSCOW - Pemerintah Rusia hari Minggu (22/7) kemarin mengumumkan penahanan 3 pejabat daerah di negeri beruang merah tersebut setelah dianggap lalai
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan