Alasan Gubernur Ogah Integrasikan Jamsoskes ke BPJS

“'Semua aspek harus dipertimbangkan, termasuk kondisi keuangan," ungkap dia. Apalagi Jamsoskes yang dikelola Pemprov Sumsel sejauh ini tidak ada kendala dan berjalan baik.

“Jangan sampai jika Jamsoskes dialihkan ke BPJS, pelayanan yang diberikan tidak maksimal,” ungkap dia.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Laonma PL Tobing, mengatakan sepertinya tahun ini Pemprov Sumsel belum migrasi Jamsoskes ke JKN (BPJS Kesehatan). “Kalau 2017 dianggarkan untuk Jamsoskes,” tukasnya, kemarin (5/1).

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin dr Masagus M Hakim MKes menegaskan, pihaknya berencana mengintegrasikan Jamsoskes Sumsel semesta ke BPJS pertengahan 2017. Masuk APBD Perubahan 2017. Sebelumnya, pemprov harus mencabut lebih dulu peraturan daerah (perda) Jamsoskes. "Karena itu aturan provinsi. Setelah itu baru dapat diterapkan,"bebernya.

Diakuinya, biaya BPJS lebih besar dibandingkan dengan Jamsoskes Sumsel semesta. Makanya nanti, tidak semua peserta Jamsoskes akan integrasi ke BPJS. "Kita pilih yang benar-benar miskin. Kita juga minta BPJS membenahi pelayanan. Selama ini, peserta Jamsoskes tidak ada keluhan."

Pemkab Muara Enim juga berniat menggabungkan Jamsoskes ke BPJS. "Amanat UU. Mau tidak mau harus integrasi. Deadlinenya kan 2019. Ini masalah dana saja," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dr Yan Riyadi MARS.

Selama ini, Pemkab Muara Enim mengasuransikan warga miskinnya dengan program Jamsoskes. Tahun ini, dana sharing dalam APBD 2017 Rp7 Miliar.

Hanya saja, Pemprov Sumsel punya tunggakan Jamsoskes Rp17 Miliar dengan RSUD Prabumulih. Akibatnya, warga tak bisa lagi berobat ke RS pemerintah itu menggunakan Jamsoskes.