Alasan Gubernur Ogah Integrasikan Jamsoskes ke BPJS

"Kemampuan Pemda nanti, BPJS kelas 3. Premi per bulan Rp23 ribu. Ini yang lagi di kalkulasi. Dana yang tersedia berapa untuk bayar premi BPJS nanti. Kan BPJS lebih mahal," tegasnya.

Tahapan penggabungan ke BPJS dengan cara menginput nama-nama warga miskin peserta Jamsoskes yang belum mendapat kartu BPJS. Input data berkoordinasi dengan Dinsos Muara Enim.

Nanti jumlah warga tersebut akan dievaluasi supaya tak ada penyimpangan. "Kita minta juga pelayanan BPJS maksimal. Warga soalnya sudah merasakan kenyamanan berobat dengan Jamsoskes."

Direktur Utama RSMH Palembang, dr Mohammad Syahril SpP MPH, mengakui utang Pemprov Sumsel tahun 2016 mencapai Rp56 miliar.

"Di rumah sakit lain saya yakin ada. Kita minta ini diselesaikan," ujarnya. Meski ada tunggakan, namun Syahril menjamin pihaknya tak akan menolak pasien Jamsoskes yang datang berobat.

Kepala Pemasaran BPJS KCU (Kantor Cabang Utama) Palembang, R Candra menegaskan soal integarasi Jamsoskes ke BPJS adalah kewajiban yang diatur UU maupun Perpres.

"Saya berharap pemda bisa bersinergi soal ini. Menghimbau dan mendorong masyarakat,” tegasnya.

Terkait beragam alasan dari Pemda soal iuran yang dinilai terlampau tinggi dibandingkan iuran Jamkesda, merupakan ranah dari pembuat regulasi. “Pemerintah daerah bisa komunikasi langsung dengan pemerintah pusat."