Alasan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Butuh Mobil Dinas Baru

Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid ini ada memfokuskan kembali anggaran.

"Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas, dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri Gubernur. Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis kelas. Tentu banyak juga hak gubernur yang ditolak,” ujarnya.

Gubernur Sumbar dua periode ini meminta, janganlah gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan.

"Apa yang terjadi kalau pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu, muncul lagi polemik dan masalah baru," ujarnya.

Anggota DPRD Sumbar Nofrizon menyesalkan pembelian mobnas baru gubernur dan wgub, karena sekarang ini masih dalam pandemi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

”Saya yakin gubernur dan wagub tahu beli dinas baru. Jika mobil rusak, kan bisa diperbaiki. Selain itu mobilnya banyak, tidak satu, silakan cek di garasi mobilnya,” katanya.

Menurut dia, anggaran dua mobnas baru itu Rp 2,9 miliar lebih. Sementara, anggota DPRD Sumbar sempat melakukan recofusing anggaran pokok pikiran (pokir) untuk penanganan Covid-19.

”Alangkah eloknya mereka menunda membeli mobil dinas baru. Kami saja melakukan recofusing anggaran,” katanya.