Alasan Pemerintah Kenaikan BBM Selalu Sama

Pertama, Windfall Profit Tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Kedua, mengevaluasi dan memangkas Cost Recovery atas biaya non-operasional dan CSR kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan cara merenegosiasi semua KKS.

Ketiga, memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor. Keempat, menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat pribadi atas penggunaannya terhadap BBM bersubsidi. Kelima,  menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan spesifikasi minyak mentah Indonesia dan mengharuskan semua kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada Pertamina agar diproses di dalam negeri dan untuk kebutuhan domestik. Keenam, memersiapkan infrastruktur BBG dalam jangka satu tahun untuk seluruh Indonesia. Ketujuh, menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyakbumi.

"Dengan argumentasi di atas tadi, maka kenaikan BBM harus di tolak, karena tidak mencerminkan asas keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil," katanya.

Ia mengungkapkan, pemerintah selalu dalam kebimbangan. Tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah, kecuali hanya bersandar pada alasan-alasan klasik. "Tidak mau kerja keras dan sikap tidak adanya keberpihakan yang nyata terhadap rakyat bawah," pungkasnya. (boy/jpnn)