Alasan Penghematan, Partai Lama tak Perlu Verifikasi

Jika semua partai, baik yang lama maupun yang baru diverifikasi, anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

”Untuk melakukan verifikasi terhadap semua partai, KPU mengajukan anggaran sekitar Rp 500 miliar. Anggaran itu sangat besar,” ungkap ketua DPP Partai Gerindra itu.

”Kalau hanya partai baru yang diverifikasi, pemerintah bisa berhemat anggaran cukup banyak,” imbuhnya.

Dia lantas membandingkan dana verifikasi dengan anggaran untuk penambahan 15 kursi di DPR. Berdasar perhitungannya, satu kursi membutuhkan anggaran Rp 2 miliar dalam setahun.

Jika ditotal, tambahan 15 kursi hanya membutuhkan anggaran Rp 30 miliar.

Secara terpisah, pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menyayangkan diputuskannya norma yang tidak mewajibkan partai lama menjalani verifikasi peserta pemilu. Menurut dia, semua partai harus diperlakukan sama agar asas keadilan terpenuhi.

’’Verifikasi juga perlu untuk memenuhi prinsip transparansi dalam seleksi parpol peserta pemilu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi.

Syamsudin menilai tidak ada jaminan partai yang sudah mengikuti verifikasi masih memiliki kondisi yang sama. Apalagi, verifikasi tersebut dilakukan lima tahun sebelumnya, sehingga bisa saja sudah berubah.