Alasan Polri Larang Wartawan Liput Hitung Suara Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah wartawan di Makassar dilarang untuk meliput kegiatan rekapitulasi suara pada pilkada di sana. Hal ini dianggap telah melanggar kebebasan pers.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pelarangan itu bukan tanpa alasan. Namun, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta untuk dilakukan pengamanan ketat.
“Prinsipnya penyelenggara pemilu sudah ada, pengawas ada, tugas Polri ya mengamankan. Kalau dari KPU minta perlu pengamanan, pasti kami akan lakukan itu,” kata Setyo di Mabes Polri, Senin (2/7).
Dia juga memastikan, pengamanan di lapangan telah sesuai prosedur.
Memang Setyo mengakui pelarangan peliputan oleh wartawan itu salah. Pasalnya, wartawan juga menjadi kontrol dan pengawas dalam penghitungan suara.
“Jadi, kalau kalau mau sebagai pengontrol, media adalah pengawas harus diberi akses walau tidak seluas-luasnya,” tambahnya. (mg1/jpnn)
Sejumlah wartawan di Makassar dilarang untuk meliput kegiatan rekapitulasi suara pada pilkada di sana. Hal ini dianggap telah melanggar kebebasan pers.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Menjelang PSU, Calon Bupati Parimo Nizar Rahmatu Dilaporkan ke Bawaslu
- Pantau Langsung PSU Pilkada Siak, Irjen Herry: Kami Kawal Keamanan hingga Tuntas
- Wamendagri Ribka Tegaskan Kabupaten Magetan Siap Laksanakan PSU
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat