Alat Kelengkapan Presiden Dinilai 'Macan Ompong'

Pun demikian dengan kinerja sektor ekonomi terkesan kontradiktif.  Karena,  di tengah pertumbuhan yang tinggi, jumlah warga miskin dalam tiga tahun terakhir justru bertambah 2,7 juta jiwa.

Potensi kemandirian ekonomi rakyat yang begitu besar pun sudah dirusak oleh kebijakan impor yang kebablasan alias tak terkendali. "Akibatnya, jutaan unit bisnis berskala UMKM terancam gulung tikar," katanya.

Padahal, lanjut dia, selain kementerian dan sejumlah badan ad hoc, alat kelengkapan presiden sudah ditambah dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komite Ekonomi Nasional (KEN), UKP4 hingga Satgas PMH. "Kelengkapan ini menggambarkan besarnya kapasitas pemerintahan SBY. Namun, ya itu tadi. Tetap memble dan tidak terpakai maksimal," sindirnya.

Menurutnya, penyebab utama dari semua itu adalah rendahnya koordinasi. Berlarut-larutnya konflik di Papua dan buruknya persiapan pelaksanaan pesta olahraga SEA Games 2011 di Palembang menjadi contoh terkini tentang rendahnya efektivitas pemerintahan ini. "Untuk itu ke depan presiden harus lebih intens mengendalikan para menteri. Setidaknya, presiden bisa mendorong para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya meningkatkan efektivitas koordinasi," kata Bambang. (boy/jpnn)