Alex Noerdin Minta Panwaslu Tak Tutup Mata
Jumat, 01 Juni 2012 – 12:57 WIB

Alex Noerdin Minta Panwaslu Tak Tutup Mata
CALON gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 6, Alex Noerdin menegaskan, tim advokasi pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono (Noesa) telah berkali-kali menemukan bukti ketidaknetralan aparat birokrasi. Namun temuan-temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
“Tim advokasi kami sudah mengadu ke mana-mana terkait temuannya yang disertai bukti-bukti ketidaknetralan aparat birokrasi DKI, yang memihak pasangan incumbent. Ya kami minta tolong media massa mendorong Panwaslu untuk bersikap tegas. Keberpihakan PNS itu kan pelanggaran yang paling berat. Seharusnya pasangan yang didukung PNS tidak netral itu dapat didiskualifikasi,” ujar Alex Noerdin kepada wartawan usai memberikan kuliah umum tentang Otonomi Daerah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, Kamis (31/5).
Baca Juga:
Alex Noerdin yang kini Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya 1974. Hadir dalam kuliah umum tersebut, Rektor Universitas Atmajaya Lenny Panjaitan, Dekan Fakultas Hukum Tomy Poerwaka, Ketua Alumni Atmajaya Herman Heru Soeprobo, ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya.
Lebih lanjut Alex Noerdin menyatakan, hanya incumbent yang bisa menggerakkan PNS, walikota, camat, lurah, RT/RW. “Ada tiga pelanggaran hal yang dilakukan incumbent. Pertama, menggerakkan birokrasi, menggunakan dana APBD, dan berbuat curang terkait daftar pemilih sementara (PDS) bermasalah. Kami semua ingin Pilkada DKI ini jujur dan adil,” beber Alex Noerdin.
CALON gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 6, Alex Noerdin menegaskan, tim advokasi pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono (Noesa) telah berkali-kali
BERITA TERKAIT
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua