Alex Noerdin Tantang Pemprov DKI dan Panwaslu
Jumat, 15 Juni 2012 – 12:12 WIB
Pada kegiatan tersebut, Alex menyatakan siap berhadapan dengan pejabat di Pemprov DKI, bila ada yang tidak suka dengan acara berobat gratisnya tersebut.
Menurut cagub yang diusung Partai Golkar, PPP, dan PDS itu, di Jakarta bila ada acara berobat gratis, maka warga akan datang berbondong-bondong. Hal itu juga terlihat di Kepulauan Seribu, yang masih menjadi wilayah Jakarta. “Kalau berobat sudah gratis, warga tak akan berbondong-bondong datang kalau ada acara seperti ini. Kalau ada camat, wali kota, atau gubernur-nya marah karena acara ini, suruh ke sini. Saya juga gubernur. Ini semata-mata untuk rakyat,” tukasnya.
Alex mengungkapkan, jika ada pengobatan gratis yang memakai uang APBD, maka hal itu sama saja membohongi rakyat. Sebab, tuturnya, uang APBD adalah uang rakyat, dan memang sudah menjadi hak rakyat. “APBD itu uang bapak ibu sekalian. Sama saja bohong kalau pakai APBD. Silakan kalau mau debat, terbukti di sini,” paparnya.
Alex juga menyoroti isu adanya PNS di Pemprov DKI Jakarta yang tidak netral karena cenderung memihak calon incumbent. Cagub yang berpasangan dengan Nono Sampono itu menyatakan, adanya birokrat yang tidak netral merupakan pelanggaran pidana pemilukada yang paling berat. “Coba Panwaslu cek warga di sini, ada tidak warga yang dibohongi birokrat? Birokrat yang membohongi warganya dan tidak netral adalah pelanggaran pemilukada paling berat,” tegas Alex.
CALON gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin melihat masalah kesehatan masih menjadi sesuatu yang mahal bagi warga ibu kota. Alex melihat ini saat mengunjungi
BERITA TERKAIT
- Masa Tenang Pilkada, Polda Sumsel Pertebal Pengamanan Pilkada hingga ke Kepelosok
- Edi Lemkapi Soroti Pernyataan Soal Partai Coklat, Dia Bilang Begini
- Bertarung di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono Tetap Mencoblos di Jawa Barat
- Polres Rohil Kerahkan 363 Personel Amankan Pilkada 2024, Ini Pesan AKBP Isa
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Relawan Jejaring Paguyuban Sunda Pramono-Rano Dirikan Posko Aduan di 20 Kecamatan