Alhamdulillah, Ada Kabar Melegakan dari Yunani

jpnn.com - BRUSSEL -  Setelah berunding nonstop selama sekitar 17 jam di Brussel, Belgia, para pemimpin Uni Eropa (UE) sepakat untuk mempertahankan Yunani di dalam Zona Euro.

Pertemuan yang berlangsung hingga lewat tengah malam waktu setempat itu menyepakati pemberian dana bantuan atau bailout ketiga asalkan Yunani menerapkan seluruh program yang telah ditulis dalam proposal.
 
Presiden UE Donald Tusk yang mengumumkan hasil pertemuan menjelaskan, bila dibandingkan dengan dua pinjaman sebelumnya, dana talangan kali ini mengandung persyaratan yang lebih longgar sekaligus tegas.

"Yunani harus melakukan reformasi ekonomi yang serius, sesuai program dan anggaran yang telah mereka susun. Jika tidak, Yunani akan menjadi negara pertama yang keluar dari Zona Euro," urai Tusk.
 
Mantan perdana menteri (PM) Polandia tersebut menambahkan, keputusan itu adalah yang terbaik bagi Yunani. "Dengan keputusan tersebut, Yunani punya kesempatan untuk menghindari dampak negatif krisis. Baik secara sosial maupun politis," ujarnya.
 
Kini bola panas berpindah ke tangan Perdana Menteri (PM) Yunani Alexis Tsipras. Setelah mendengarkan keputusan UE tersebut, dia punya sedikit sisa waktu untuk berdialog dengan parlemen. Untuk bisa menerapkan reformasi ekonomi yang telah disusun, Tsipras harus memastikan dukungan dari seluruh komponen pemerintahan. Termasuk kubu oposisi.
 
Tsipras mengatakan bahwa perundingan dengan UE sama sekali tidak mudah. Dia terpaksa harus menerima beberapa syarat dari UE yang tidak sesuai dengan prinsipnya.

"Saat ini yang paling penting adalah menghindari terpuruknya sistem perbankan. Yunani juga tidak perlu mentransfer asetnya ke luar negeri seperti yang diinginkan UE," terang Tsipras.
 
Salah satu poin sulit yang dirundingkan para pemimpin UE di Brussel adalah penempatan aset-aset Yunani senilai 50 miliar euro dalam skema "dana jaminan" yang akan digunakan untuk membayar kreditor. Yunani sebelumnya tidak menyetujui jumlahnya.

Mereka juga minta lokasinya harus di Yunani. Diduga, Yunani hanya berhasil dalam tuntutan lokasi, namun tidak dengan jumlahnya, walau akan ada kompromi.
 
Hasil dari negosiasi itu, sebesar 12,5 miliar euro akan digunakan untuk apa yang disebut "inisiatif pertumbuhan", sedangkan sisanya (37,5 miliar euro) akan digunakan untuk membayar utang kepada para kreditor asing.
 
Demi dana talangan tersebut, Yunani harus mereformasi skema pensiun, sistem swastanisasi, dan pajak. Skenario yang mungkin akan Tsipras lakukan adalah menaikkan pajak. Opsi itu, tampaknya, tidak akan mudah diterapkan. Selain mereformasi pajak, Tsipras akan memperbaiki sistem swastanisasi dengan menggandeng parlemen.
 
Perdana Menteri (PM) Estonia Taavi Roivas optimistis Athena bisa menjalankan program-program tersebut dengan baik. "Yunani akan berjuang keras untuk kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang benar dan merebut kembali kedaulatannya," tandas pemimpin 40 tahun tersebut.
 
Sementara itu, Jerman yang menjadi kreditor terbesar Yunani berjanji untuk lebih cermat mengawasi Tsipras dan jajaran pemerintahannya. Dia tidak mau pinjaman jangka menengah itu kembali gagal mengentaskan Yunani dari krisis.

"Yunani punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini tidak mudah. Kepercayaan harus dibangun kembali," papar Kanselir Jerman Angela Merkel.
 
Di tempat terpisah, Presiden Prancis Francois Hollande menyambut baik kesepakatan UE dan Yunani kemarin. Dia bersyukur karena Yunani masih bisa bertahan di Zona Euro. "Bagi kami (Zona Euro), kehilangan Yunani sama saja kehilangan jantung peradaban," ujarnya.

Dia berharap Tsipras bisa memenangi dukungan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat agar dana talangan bisa berfungsi maksimal.
 
Sementara itu, pasar finansial Eropa memperlihatkan suasana bahagia setelah para pemimpin UE mengumumkan tercapainya kesepakatan dalam negosiasi dana talangan ketiga bagi Yunani. Indeks saham blue chip Zona Euro, Euro STOXX 50, langsung naik 1,3 persen.

Pertanda positif juga tampak pada indeks saham pan-Eropa FTSEurofirst 300, yang naik 1 persen, setelah diumumkannya kesepakatan di Brussel. (AP/AFP/hep/c10/kim)