Alhamdulillah, Peringkat Daya Saing RI Melonjak

jpnn.com - JAKARTA  - Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat tajam. Dalam laporan Doing Business 2016 yang dirilis Bank Dunia kemarin, posisi Indonesia naik 11 strip dari 120 di laporan tahun lalu menjadi 109 di riset terbaru yang mencakup 189 negara itu.

Singapura masih menjadi negara dengan kemudahan berbisnis nomor wahid. Di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kompetitor langsung, Indonesia masih kalah dari jauh dari Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103). Di Asia Tenggara, Indonesia hanya unggul dari Kamboja (127), Laos (134), Myanmar (167), dan Timor Leste (173).

Laporan Doing Business merupakan salah satu referensi yang digunakan investor global, terutama pemodal langsung, dalam menilai daya saing investasi sebuah negara. Dalam laporan setebal 338 halaman itu, Indonesia tercatat sebagai negara yang konsisten melakukan reformasi sejak 2007. Berdasarkan itu, Indonesia termasuk dalam 24 negara teratas yang melakukan reformasi kemudahan berusaha di tiga indikator atau lebih.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea menuturkan, ada tiga indikator yang peringkatnya naik. Yakni, perizinan terkait pendirian bangunan. Juga, sistem perpajakan dan akses kredit.  

"World Bank mencatat hal yang positif antara lain waktu total untuk memulai usaha (mengurus perijinan) bisa dipangkas dari sebelumnya 52,5 hari menjadi 47,8 hari," kata Tamba di kantornya kemarin.

Tamba menguraikan, ada lima indikator kemudahan berusaha yang mengalami penurunan peringkat dibanding tahun sebelumnya. Diantaranya, indikator memulai usaha, penyambungan listrik, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor minoritas, dan penyelesaian perkara kepailitan.

BKPM mencatat setidaknya ada dua indikator yang telah dilakukan pemerintah namun belum dinilai oleh Bank Dunia. Yakni, indikator memulai usaha dan penegakan kontrak.  Salah satu perbaikan yang telah dilakukan adalah terkait pemesanan nama yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa notaris. "Namun demikian karena belum disosialisasikan secara meluas maka belum banyak pengusaha yang tahu," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah selama setahun terakhir juga telah gencar mengupayakan perbaikan kemudahan usaha. Bahkan, sudah ada perpres izin 1 lembar hanya dalam 1 hari untuk UKM.  "Tapi, ternyata ini belum ter-capture Bank Dunia di surveinya," katanya.