Alhamdulillah, PPKM Mikro Tak Pengaruhi Perekonomian Kota Malang
jpnn.com, MALANG - Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, tidak memberikan dampak penurunan sektor ekonomi di wilayah itu.
Sutiaji mengatakan, pelaksanaan PPKM Mikro bisa diteruskan.
"PPKM itu, sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan ekonomi, jadi bisa digerakkan terus-menerus. PPKM hanya pembatasan tertentu saja," kata Sutiaji, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/2).
Sutiaji menjelaskan, perekonomian mampu bertahan dan berjalan dalam PPKM Mikro. Perputaran ekonomi tersebut, tetap sejalan dengan penerapan protokol kesehatan, karena mobilitas warga tetap dipantau di tingkat RT.
Menurut dia, penerapan PPKM Mikro di wilayah Kota Malang, mampu menurunkan angka penularan, dan menekan tingkat kematian akibat virus Corona. Selain itu, tingkat kesembuhan warga Kota Malang yang terkonfirmasi positif Covid-19 juga meningkat.
"Pengurangan angka penularan, yang kedua, kematian juga turun, dan ketiga, tingkat kesembuhan tinggi. Sebenarnya kesadaran masyarakat juga mengalami perkembangan lebih baik," kata Sutiaji.
Sebagai informasi, pada penerapan PPKM Mikro di Kota Malang mulai 9-22 Februari 2021, untuk perkantoran menerapkan skema Work From Office (WFO) dengan kapasitas maksimal 50 persen, kemudian, sektor esensial diperbolehkan untuk beroperasi 100 persen.
Selain itu, jam operasional restoran, dan kafe di Kota Malang boleh beroperasi mulai 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Sementara untuk pedagang kaki lima, diperbolehkan beroperasi mulai pukul 04.00-24.00 WIB.
PPKM Mikro di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, tidak memberikan dampak penurunan sektor ekonomi di wilayah itu. Pelaksanaan PPKM Mikro bisa diteruskan.
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini
- Ingin Pembangunan Jatim Dilanjutkan, Kaesang Dukung Khofifah-Emil
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol