Ali Zamroni Minta KBM di Sekolah Ditunda Secara Nasional

"Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, lantas bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih dalam kawasan zona awas?" sambung politikus Gerindra ini.

Selain itu, katanya, sekolah-sekolah yang beradada di zona hijau juga belum tentu siap untuk melaksanakan KBM tatap muka. Terlebih sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan, artinya sekolah itu bahkan tidak memiliki sarana dan akses kesehatan yang memadai.

Legislator asal Banten ini mengatakan, penundaan bisa dilakukan dengan catatan Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan selama ini. Kemudian lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal lainnya, pemerataan akses teknologi PJJ yang tidak sama antardaerah juga harus dicarikan jalan keluarnya. Di Lebak Selatan, Banten, misalnya, untuk akses internet bagi pelajar masih sangat sulit.

"Siswa kurang mampu harus diberikan kuota/paket data agar tetap ikut KBM secara daring, dan materi pembelajaran lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani siswa," pinta Ali.

Dia menambahkan, jika mayoritas sekolah memang belum siap melaksanakan KBM tatap muka di sekolah, sebaiknya ditunda seluruhnya sampai akhir 2020 ini.

Hal itu menurutnya akan lebih baik dan dapat diterima oleh siswa maupun orang tua.

"Dengan cacatan Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring dan PJJ yang telah berjalan selama ini, disempurnakan serta tidak membebani siswa dan orang tua didik," tandasnya. (fat/jpnn)