Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Bergerak: Tolak Nepotisme, Lawan Politik Dinasti

jpnn.com - Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Internasional dengan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis (7/12).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dari sembilan organisasi menyuarakan penyelamatan demokrasi, tolak nepotisme, lawan politik dinasti, serta menuntut diadilinya para pelaku pelanggaran HAM berat.

Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi terdiri dari HMI Hukum Universitas Brawijaya, HMI Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, GMNI Cabang Malang Raya, IMM Universitas Brawijaya, IMM Aufklarung Teknik UMM.

Lalu,Lembaga Yustisi Mahasiswa Islam Malang, Kohati Hukum Universitas Brawijaya, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Koordinator aksi Dimas Aqil Azizi mengatakan demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami kemunduran dan semakin menjauh dari semangat dan tujuan awalnya yang didorong oleh berbagai kelompok pro-demokrasi pada tahun 1998.
"Puncak dari kemunduran tersebut adalah dinamika politik Pemilu 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang kotor dan menggunakan segala cara demi ambisi melanggengkan kekuasaan," ucap Dimas dikutip dari siaran pers.

Menurut menteri koordinator Pergerakan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya itu, sejumlah agenda reformasi politik awal era reformasi 1998, seperti penghapusan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, semakin dilupakan bahkan diabaikan oleh para elit politik.

Sementara itu, politik elitis yang transaksional dan bahkan cenderung menghalalkan segala cara meskipun hal itu mengkhianati amanat reformasi tahun 1998, semakin menguat dalam dinamika dan arus perkembangan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dia menuturkan bahwa gejala kemunduran demokrasi Indonesia sejatinya mulai nampak sejak tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya ditandai dengan upaya pelemahan terhadap gerakan anti-korupsi melalui revisi UU KPK.