Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Bergerak: Tolak Nepotisme, Lawan Politik Dinasti

Dimas menyebut revisi UU KPK telah membonsai kemampuan lembaga antirasuah untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang menjadi penyakit kronis dan akut elit politik nasional.

"Demikian juga dalam pemilihan pimpinan KPK, juga tidak luput dari intervensi kekuasaan," ujar direktur utama Lembaga Yustisi Mahasiswa Islam itu.

Hasilnya, kata dia, KPK hari ini tidak hanya menjadi lemah, tetapi juga amburadul dan makin kehilangan integritasnya. Padahal, KPK sebelumnya menjadi lembaga terdepan harapan rakyat dalam pemberantasan penyakit korupsi di Indonesia.

Ruang Kebebasan Sipil Dibatasi

Aliansi mahasiswa tersebut juga menyinggung penyusutan ruang kebebasan sipil juga menjadi penanda lain dari kemunduran demokrasi, padahal, itu merupakan hal yang esensial dalam demokrasi.

"Namun, di era pemerintahan Jokowi, kondisinya makin terkikis," kata Dimas.

Hal itu ditandai oleh berbagai pembatasan dan pembungkaman terhadap kebebasan ekspresi dan kritik masyarakat yang dilakukan melalui berbagai cara, mulai kriminalisasi aktivis, ancaman dan intimidasi, brutalitas aparat keamanan (TNI/Polri), dan bentuk-bentuk serangan lainnya.

Berbagai bentuk serangan terhadap kebebasan sipil tersebut dijalankan untuk mengamankan kepentingan elit politik kekuasaan dan kekuatan modal, yang dikemas dengan dalih menjaga stabilitas keamanan dan mengamankan pembangunan ekonomi.

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Di sisi lain, aliansi mahasiswa juga menyoroti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi mandat reformasi tahun 1998, seperti Talangsari Lampung, Penghilangan Paksa 1997/1998 dan Trisakti dan Semanggi, dan lainnya cuma menjadi janji palsu dan jargon politik.