Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Bergerak: Tolak Nepotisme, Lawan Politik Dinasti

"Tidak ada langkah nyata untuk menyelesaikannya secara tuntas," ucapnya.

Alih-alih menyelesaikan kasus-kasus tersebut, kata Dimas, Presiden Jokowi bahkan memberi tempat dan jabatan-jabatan strategis di dalam kekuasaannya kepada sejumlah mantan perwira tinggi militer yang diduga bertanggung jawab dalam kasus-kasus kejahatan kemanusiaan tersebut.

Dimas menyebut pemberian karpet kekuasaan kepada pelaku pelanggaran HAM berat benar-benar melukai rasa keadilan korban dan keluarganya yang selama bertahun-tahun mencari dan menantikan keadilan.

"Presiden Jokowi menjadi pelindung utama pelanggar HAM berat," lanjutnya.

Bahaya Politik Dinasti

Aliansi mahasiswa menilai puncak dari kemunduran demokrasi di era Presiden Jokowi makin terlihat nyata dalam Pemilu 2024.

Mereka memandang demokrasi yang sejatinya menjadi ruang perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, justru digunakan oleh Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan membangun dinasti politik keluarganya.

"Tidak tanggung-tanggung, untuk memuluskan kepentingan politik tersebut, instrumen hukum dan kekuasaan juga digunakan," tutur Dimas.

Politik dinasti menurutnya menjadi hal yang berbahaya dan mengancam masa depan negara hukum dan demokrasi Indonesia.