Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Bergerak: Tolak Nepotisme, Lawan Politik Dinasti

Sebab, politik dinasti tidak hanya meminggirkan rakyat dari ruang politik karena kekuasaan digenggam oleh keluarga dan segelintir elit politik, tetapi juga sangat terkait erat dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Pembangunan politik dinasti oleh Jokowi tampak nyata dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto," ujar Dimas.

Untuk memuluskan langkah politik tersebut, katanya, Mahkamah Konstitusi (MK) pun dibajak sehingga mengeluarkan putusan yang memuluskan langkah pencalonan Gibran di Pilpres 2024.

"Hal ini sulit dibantah mengingat yang menjadi Ketua Majelis Hakim MK memiliki kaitan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka," kata Dimas.

Mereka menilai terdapat konflik kepentingan yang kemudian memengaruhi putusan MK sebagaimana tergambar jelas dalam putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

"Pembajakan MK menjadi contoh nyata dari pembajakan dan manipulasi institusi hukum untuk memuluskan jalan politik dinasti keluarga Jokowi," ujarnya.

Dimas menyebut bahaya lain dari politik dinasti tidak berhenti sampai di situ. Mengingat dinasti berkait dengan praktik KKN, juga ada potensi besar untuk penyalahgunaan kekuasaan negara, untuk tujuan pemenangan kontestasi politik dalam Pemilu.

"Potensi penyalahgunaan tersebut terlihat dari indikasi penggunaan aparat pertahanan dan keamanan negara," katanya.