JPNN.com 
Aliansi Mahasiswa: Program Keluarga Harapan Harus Bebas dari Kepentingan Parpol
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa mendukung kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, terkait program keluarga harapan (PKH).
Di mana instruksi Mensos, koordinator kabupaten/kota PKH tidak boleh berstatus kader partai.
"Kami mendukung sikap tegas Mensos Juliari tentang larangan anggota atau parpol menjadi koordinator PKH," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah dalam pernyataan resminya, Rabu (5/8).
AMMI menilai sikap tegas Mensos sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik kepentingan, antara partai politik dan hak rakyat.
"Sikap itu membuktikan Pak Mensos bekerja untuk rakyat, bukan untuk parpol," ujar Nurkhasanah.
Dia melanjutkan, PKH adalah program unggulan Kemensos sebagai prioritas nasional, yang benar-benar menyentuh akar rumput.
Oleh karena itu, PKH harus bebas dari kepentingan parpol dan kelompok atau golongan tertentu.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Millenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam.
Instruksi Mensos soal larangan kader parpol jadi koordinator PKH, dapat dukungan dari sejumlah organisasi mahasiswa.
- Muncul Penolakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Mensos Merespons Begini
- Pernyataan Terbaru Mensos soal Soeharto Pahlawan Nasional
- Dukung Sekolah Rakyat, Gubernur Sherly Tjoanda Siapkan Lahan 10 Hektare
- Meski Ada Efisiensi Anggaran, Mensos Pastikan Bantuan ke Masyarakat Tidak Berkurang
- Gus Ipul Yakin DTSEN Bisa Percepat Penurunan Kemiskinan
- Mardiono Minta Kader PPP Bersatu Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran yang Berpihak Rakyat
