Aliansi Pemuda Demo di Monpera Palembang, Tolak Dinasti Politik Kekeluargaan

jpnn.com, PALEMBANG - Gelombang aksi penolakan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres masih terus terjadi di banyak daerah.

Kali ini, giliran Aliansi Pemuda Sumatera Selatan yang menyuarakan penolakan terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia capres-cawapres. Aksi tersebut dilakukan di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Koordinator Aksi Aliansi Pemuda Sumatera Selatan Ade Syawal Diansyah dengan tegas menolak keputusan MK. Dia menilai putusan MK tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik dan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat.

"Kami sangat menolak putusan itu karena putusan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik, akan tetapi hanya kepentingan keluarga," ujar Ade dalam siaran persnya, Sabtu (21/10).

Ade mengemukakan pendapat terkait MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah langkah mundur dalam pendewasaan demokrasi.

Dia menilai MK yang dipimpin Anwar Usman selaku ipar dari Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka telah menjadikan lembaga tinggi negara itu sebagai alat untuk membuat dinasti politik kekeluargaan.

Pihaknya pun menolak dengan tegas putusan MK itu yang dianggap telah melanggengkan terciptanya dinasti politik di Indonesia.

Aliansi Pemuda Sumatera Selatan menyebut akan terus mengawal polemik batas usia capres-cawapres ini untuk mencegah adanya kepentingan keluarga di dalam pemerintahan.