Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Desak KPK Usut Sirekap KPU
jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran untuk membuat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Desakan tersebut seperti disampaikan perwakilan Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Ikhlas Ade Putra saat konferensi pers di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada Rabu sore (28/2).
“Kami mendesak KPK turun melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran Sirekap KPU RI yang pelaksanaannya tidak sesuai harapan,” kata dia.
Diketahui, aliansi terdiri dari beberapa organisasi seperti DPP KNPI, BEM PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Bersatu (KOMPISATU)
Swara Milenial Indonesia (SMI), hingga Forum Pemuda Nusantara Bersatu (FPNB).
Ikhlas mengatakan penggunaan anggaran untuk membentuk Sirekap tidak sedikit dan mencapai Rp 3,5 miliar berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Kami berkepentingan untuk melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan dan harus dihentikan,” ungkapnya.
Ikhlas di sisi lain juga meminta Bawaslu RI melakukan fungsi pengawasan secara optimal dan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut bosa menginvestigasi penggunaan anggaran untuk membuat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Jaksa Panggil Suami Airin dan Ketua DPRD Banten terkait Dugaan Korupsi
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut
- Formasi Riau Soroti Penyelenggara Debat Pilwako Pekanbaru tak Mengangkat Isu Korupsi
- Komisi III DPR Pilih 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah