Alihkan Ketergantungan Pupuk Bersubsidi

Bagaimana mengeliminir potensi penyelewengan itu?

Itu tadi, pengawasan dilapangan harus tegas agar tertib, mekanisme juga harus dibenahi secara menyeluruh. Bukan institusi terkait saja, tapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas langsung. Jika melihat ada daerah yang tidak layak menikmati subsidi, yah harus dilaporkan karena sudah tergolong penyimpangan. Belum lagi jika terjadi penyimpangan lebih dahsyat. Misalnya pupuk dijual ke daerah lain seperti yang terjadi di Sumatera. Karena harganya yang menggiurkan, banyak pupuk yang dijual ke Malaysia.

Yang sangat dirugikan tentu petani dan petambak kita. Tanggapan Anda?

Tentu saja. Dengan kondisi begini, yang terpenting menurut saya, petani kita harus di dorong mencari pupuk alternatif, diantaranya pupuk organik.  Sasarannya, agar tidak semua petani menggantukan diri terhadap pupuk urea bersubsidi itu. Jika petani mengandalkan hasil pertanian saja, dimana satu atau dua kali dalam satu tahun tanpa sumber penghasilan lain, tentu repot. Contohnya Jeneponto, setelah musim panen setelah tiga bulan,  sembilan bulan para petani memilih jadi tukang becak di Makassar.   

Apakah petani dan petambak kita sanggup sementara mereka dipenuhi dengan segala keterbatasan?