Alihkan Ketergantungan Pupuk Bersubsidi

Ini bukan kendala sebenarnya. Bagi saya, sangat aneh jika ada sarjana di pedesaan yang menganggur. Apalagi jika mereka adalah sarjana pertanian, peternakan atau perikanan. Mestinya, dengan kemampuannya, sarjana itu mampu mengajak masyarakat membangun pengembangan kemandirian dengan mengandalkan pembiayaan yang sudah tersedia sebagaimana yang saya sebutkan tadi.  Mereka semua itu seharusnya menjadi SDM siap terjun ke lapangan. Saat ini,  departemen pertanian mengupayakan setiap desa memiliki satu tenaga pendamping sarjana-sarjana pertanian yang akan bertindak selaku penyuluh pertanian. Sudah jadi undang-undangnya. Nanti, saya belum pasti sampai kapan, akan dipenuhi target 72 ribu sarjana pertanian atau bukan sarjana tapi punya kapabilitas di bidang pertanian, di tiap desa. Mereka akan digaji Rp1,4 juta perbulan. Ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Syukur banyak peminatnya. Sisa bagaimana tenaga-tenaga itu harus sanggup menunjukkan dimana dia ditempatkan, terlihat ada hasilnya.

Sulsel mencanangkan surplus beras 2 juta ton tahun ini. Menurut Anda, merunut pada kondisi yang ada, apakah target ini cukup rasional?

Saya kira motivasi beragam perlu diberikan kepada petani. Bagaimana pemerintah menjamin hasil pertanian mereka akan dihargai pantas. Saat ini, pemerintah sangat aktif memelihara kondusifitas petani.  Misalnya, memberikan benih unggul dan bagus. Belum lagi,  ditambah perhatian dan respon presiden yang sangat besar. Saya dengar  dalam kunjungannya ke Bontang awal pekan ini, presiden akan meminta perhatian holding pupuk untuk memberi perhatian lebih terhadap ketersediaan pupuk. 
Saya berkeyakinan,  tidak sulit untuk meningkatkan produktifitas kita. Buktinya, kita mengimpor jagung tahun lalu  800 ribu ton, dengan kebijakan pemberian benih unggul dan jaminan harga bagus, tahun ini sebaliknya kita ekspor 800ribu ton. Ini artinya, potensi itu  belum digarap maksimal.

Bagaimana dengan subsidi-subsidi lainnya untuk masyarakat tidak mampu?

Secara nasional, angkanya sangat besar. Program pembagian subsidi kalangan tidak mampu totalnya Rp82 trilun, dibagikan dalam berbagai bentuk. Bayangkan jika uang ini dibagikan cash kepada 19,1 juta rakyat miskin. Perorang bisa mendapat Rp5juta rupiah.  ini sebenarnya bisa saja dibagikan jika tidak melalui tender. Tapi tidak sesederhana itu masalahnya. Bagaimana dana Rp5juta perkeluarga itu bisa betul–betul diolah menjadi dana produktif yang bisa menggiring masyarakat keluar dari jalur kemiskinan, juga masih tanda tanya.