Almaun Minta Menko Airlangga Tegas kepada Menteri BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi perekonomian di Indonesia yang terus menurun karena terimbas dampak pandemi Covid-19 menimbulkan keprihatinan dari Ketua Umum DPP ALMAUN M Rafik Perkasa Alamsyah.

Dia melihat banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran atau tidak bersinerginya antara satu kementrian dengan kementrian lainnya.

Bahkan, lanjut dia, ada menteri yang tidak menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh menkonya.

Rafik melihat ada beberapa kebijakan yang timpang atau tidak sinergis di antara pengambil kebijakan.

"Saya melihat kebijakan KUR tanpa agunan tidak terpantau dan terkontrol karena kurang pahamnya menteri terhadap kebijakan yang dikeluarkan Mentri Kordinatornya, yang akhirnya kebijalannya tidak berdampak pada pada rakyat, karena kenyataannya dilapangan Rakyat masih di bebankan agunan pinjaman kredit KUR," ujar dia.

Kebijakan KUR Tanpa Jaminan yang dikeluarkan Menko Perekonomian, seharusnya bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh Menteri BUMN.

Pasalnya, lanjut dia, Kementerian BUMN adalah kementrian teknis yang memiliki fungsi pelaksana langsung kebijakan pemerintah.

"Belum lagi di lapangan banyak internal BUMN yang menjalankan bisnis monopoli kemitraan, yang akhirnya menjadi sorotan bahwa kebijakan BUMN tidak prorakyat," ujar dia.