Alokasi APBN untuk Daerah Capai Rp 693 Triliun

Angka ini, kata Anny lagi kemudian, bukan semata dari hitung-hitungan alokasi wajib dan tambahan, melainkan juga tambahan dari berbagai program pemerintah pusat, seperti PNPM, dana BOS, subsidi listrik dan BBM. "Itu semua memang kegiatan di K/L. Tapi kan sasarannya juga di daerah-daerah. Artinya, alokasi dengan pusat sebenarnya sudah sesuai dengan azas desentralisasi daerah. Inilah yang kita harapkan jangan sampai terjadi SILPA," jelasnya.

Sementara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Mardiasmo, menambahkan bahwa dalam postur APBN-P 2010, akan ada lagi tambahan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 22 triliun. Sebagian besar di antaranya disebutkan dialokasikan untuk infrastruktur dan pendidikan, yang mencapai Rp 5,5 triliun. "Selain itu, juga ada tambahan dari DBH Migas, karena terjadi perubahan lifting minyak sebesar Rp 4,1 triliun. Dan nilai ini pasti akan bertambah setiap tahunnya, dengan semakin baiknya perekonomian kita," katanya pula.

Menkeu Agus Martowardojo sendiri mengatakan bahwa informasi yang benar perihal alokasi transfer pusat ke daerah ini, haruslah diterima oleh masyarakat dengan benar. Sehingga masyarakat khususnya di daerah, tidak lagi menilai bahwa uang negara lebih banyak digunakan pemerintah pusat, khususnya di Jakarta. "Coba diperhatikan dengan seksama. Jika penerimaan negara, andaikan saja Rp 1.000 triliun dan pengeluaran belanja negara Rp 1.200 triliun, maka kita mengalami defisit sekitar Rp 200 triliun. Negara pun harus bisa mengatur sedemikian baik, karena dari Rp 1.000 triliun tadi, Rp 300 triliun habis hanya untuk bayar utang, bayar bunga dan subsidi. Sebanyak 20 persen atau sekitar Rp 200 triliun untuk pendidikan, dan sisanya untuk belanja pegawai dan lain-lain. Inilah yang akan kita atur lagi, dan harus dibuat sefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Diungkapkan pula oleh Menkeu, saat ini APBN-P 2010 juga sudah final dan sudah bisa dipergunakan. Makanya pihaknya mengharapkan kepada K/L dan pemerintah daerah untuk tidak lagi menunda penggunaan anggaran. Malah diharapkan, penyerapan anggaran dapat lebih baik, serta efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.