Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Harus Difokuskan untuk Kesejahteraan Petani Tembakau

Dari sisi pengawasan, Wihadi meminta Bea Cukai dapat menggandeng kepolisian untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.
Perwakilan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) juga turut menyampaikan pendapat agar pemanfaatan DBHCHT masih perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan para petani tembakau dan buruh rokok.
Pemerintah pusat juga diharapkan dapat menambah alokasi DBHCHT untuk kesejahteraan petani dan meningkatkan intensitas penindakan terhadap rokok ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyatakan evaluasi pemanfaatan DBHCHT akan terus dilakukan.
“Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur kesulitan dan pemahaman dari pemerintah daerah penerima DBHCHT,” ujar Nirwala.
Kerja sama dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan Bea Cukai dalam membina petani tembakau.
Menurut Nirwala, pembentukan kemitraan antara petani tembakau dan industri harus terus diupayakan.
“Dengan adanya kemitraan akan menjamin keterserapan tembakau lokal dan supply untuk industri,” jelasnya.
Evaluasi terhadap pemanfaatan DBHCHT terus dilakukan Bea Cukai dengan melibatkan unsur dari legislatif, pemerintah maupun asosiasi.
- Bea Cukai Dorong Peningkatan Ekspor dari 2 Daerah Ini Lewat Sinergi Berbagai Instansi
- Selang Sehari, Bea Cukai Tegal Amankan Ribuan Batang Rokok Ilegal di 2 Wilayah Ini
- Bea Cukai Tangkap Pria Asal Tanjung Pinang Selundupkan Sabu dalam Popok
- Bea Cukai Aceh Musnahkan 1.765 Karung Bawang Merah yang Tak Penuhi Syarat Keamanan Pangan
- Bea Cukai Sita Rokok Ilegal Sebanyak Ini Lewat 3 Operasi Penindakan Beruntun di Semarang
- BPDP dan Olenka Dorong Hilirisasi dan Pengembangan UMKM Berbasis Kelapa Sawit