Alokasi Dana Buntu, DPR Lobi ke Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Rancangan undang-undang desa tinggal selangkah lagi menemui kata sepakat. Namun, pembahasan RUU desa memerlukan lobi langsung ke presiden karena masih ada satu pembahasan krusial yang belum disepakati. 

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, RUU desa sejatinya sudah menunjukkan kemajuan. Periodisasi masa tugas kepala desa yang sudah disepakati adalah enam tahun. Kepala desa maksimal bisa menjabat posisinya itu maksimal tiga periode.

"Namun, tuntutan agar perangkat desa diangkat menjadi PNS, tampaknya, sulit dipenuhi," ujar Priyo, Selasa (12/11).

 Jalan keluar untuk pembahasan itu adalah upaya pemenuhan hak perangkat desa melalui anggaran yang pasti. Priyo menyatakan, DPR saat ini memperjuangkan agar gaji perangkat desa bisa ditanggung APBN. "Itu sudah mengarah ke sana," kata politikus Partai Golongan Karya tersebut.
 
Satu-satunya hal yang belum disepakati adalah persentase anggaran APBN untuk desa. Priyo menyatakan, pemerintah sulit menyepakati besaran persentase untuk desa dan tetap memilih opsi yang ada saat ini."Saya meminta pemerintah legawa, cantumkan saja," ujarnya.
 
Salah satu upaya DPR, lanjut Priyo, adalah menemui langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan persentase anggaran desa itu. Menteri dalam negeri selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU desa sudah angkat tangan. "Kami akan menemui presiden langsung," jelasnya.
 
Priyo menambahkan, permintaan para perangkat desa sejatinya tidak muluk-muluk. Selama ini alokasi anggaran untuk desa sudah mengalir dari berbagai kementerian. Perangkat desa meminta alokasi anggaran itu sebaiknya disatukan saja. Badan perwakilan desa (BPD) yang nanti merencanakan program pembangunan untuk desa.

"Ini yang sebenarnya diminta, mereka tidak minta baru. Biarkan itu dikumpulkan saja dan prioritas pembangunan diatur desa," tandasnya. (bay/c7)