Alokasi Dana Desa Harus Diimbangi Akuntabilitas Pengelolaan

Alokasi Dana Desa Harus Diimbangi Akuntabilitas Pengelolaan
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti kurangnya kapasitas kepala desa (kades) dan perangkatnya dalam pengelolaan dana desa.

"Alokasi dana desa yang besar harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang akuntabel, sehingga dapat digunakan untuk kemajuan desa," kata La Nyalla saat menerima audiensi dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dengan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1). La Nyalla didampingi Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin.

Teras dalam kesempatan itu mengatakan banyaknya kasus yang melibatkan kades terkait pengelolaan dana desa karena kurangnya kapasitas yang dimiliki perangkat desa. Khususnya untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Mantan gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) itu menyarankan para perangkat desa diberikan pendampingan dan pelatihan, sehingga mempunyai kapasitas yang memadai untuk memajukan desanya melalui dana desa yang diberikan pemerintah.

“Memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan," katanya.

Dia menjelaskan peningkatan yang dimaksud misalnya dari sisi keuangan, pertanggungjawaban, serta pendampingan. Nah, kata dia, ini semua sudah tentu bicara kapasitas dan kualitas. "Kami harapkan ada satu perjalanan singkat, tetapi akuntabilitas, dan hasil akhir pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik,” ucap Teras.

Senator dari Kalteng itu mengatakan bahwa Komite I DPD siap melakukan pendampingan kepada perangkat desa untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa. Teras berharap DPD pun berkontribusi terhadap kemajuan daerah, diawali dengan peningkatan kapasitas perangkat desa agar pembangunan berjalan baik.

“Ketua DPD RI sudah memberikan arahan-arahan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan terkait peningkatan kapasitas ini. Kami di Komite I juga ditugaskan dalam rangka untuk melakukan tugas legislasi, tugas pengawasan, dalam rangka untuk penyempurnaan bagaimana desa jauh lebih baik,” katanya.

Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti kurangnya kapasitas kepala desa (kades) dan perangkatnya dalam pengelolaan dana desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News