Alot Di Poin Tarif Penerbangan
Senin, 11 Juli 2011 – 06:19 WIB

Alot Di Poin Tarif Penerbangan
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR terus mengebut pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2011. Pembahasan BPIH masih alot tentang ongkos transportasi. Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR optimis ongkos naik haji lebih rendah dibandingkan periode 2010. Karding menuturkan, panja yang ia pimpin sudah usai menjalankan fase konsinyering bersama panja bentukan pemerintah. Dalam pembahasan secara intensif tersebut, masih belum bisa ditentukan besaran BPIH tahun ini.
Optimisme ongkos naik haji tahun ini lebih murah dibandingkan tahun lalu itu, disampaikan oleh Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding kemarin (10/7). Dia menjelaskan, pada periode 2010 lalu BPIH diputuskan sebesar USD 3.342. Saat itu, Kemenag menggunakan asumsi APBN USD 1 setara dengan Rp9.300. Nah, saat dirupiahkan, BPIH 2010 senilai Rp31.080.600.
Baca Juga:
Selanjutnya, tahun ini Kemenag menyodorkan tawaran BPIH ke Komisi VIII sebesar USD 3.847. Kemenag menggunakan asumsi APBN bahwa USD 1 setara dengan Rp9.000. Jadi, jika dikonversi ke rupiah, perhitungan sementara BPIH 2011 setara dengan Rp34.623.000. "Nilai itu tadi sampai sekarang masih digodok. Kami yakin bisa turun," tandas politisi asal PKB itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR terus mengebut pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2011. Pembahasan BPIH
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD