Alot, Pemanggilan Calon Menteri Mundur

Namun Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono membantah adanya tarik ulur tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan Rapimnas PKS dan rapat mendadak yang dilakukan Partai Golkar jelang reshuffle kabinet. "Tidak ada hubungannya. Ini prerogatif presiden. Kemarin (Kamis, 13/10) sudah ada pertemuan (dengan pimpinan parpol koalisi) dan itu sudah dianggap tuntas," tegas Heru di Cikeas. Saat ini, kata dia, presiden sudah memiliki prioritas dalam merampungkan proses reshuffle.

Menurut Heru, bisa saja parpol melakukan tawar-menawar atau punya sikap dalam proses tata ulang kabinet itu. Namun kemudian hasil yang muncul berbeda. Dalam proses reshuffle itu, kata dia, bisa ada parpol yang tidak puas. "Tapi konsentrasinya mau kemana, kabinet untuk kepentingan masyarakat, untuk pemerintahan, atau harus nunggu semua parpol puas," katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa juga menyebutkan bahwa pimpinan parpol koalisi memberikan dukungan kepada presiden untuk membuat perubahan dalam sisa tiga tahun pemerintahan. Dia tidak menampik jika ada pengecualian yang diberikan kepada PKS. Namun sikap terakhir justru diberikan kepada PKS untuk menentukan.

Presiden, lanjut dia, memiliki kewenangan untuk membuat keputusannya sendiri atas kabinet. Selain itu, presiden akan menghargai keputusan yang diambil PKS. "Tidak ada problem dari semua partai selain satu partai yang saya kira masih membutuhkan waktu untuk mengambil posisi terakhir terhadap kewenangan istimewa atas kabinet itu," tuturnya.