Alternatif, Pemda Ikut Tanggung Dana Buku Kurikulum 2013

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memutuskan apakah akan membiayai sepenuhnya pencetakan buku kurikulum untuk tahun 2014 atau tidak. Pasalnya dana yang diperlukan mencapai triliunan rupiah.

Mendikbud Mohammad Nuh mengaku sudah menyiapkan tiga skenario pendanaan. Pertama, semua pengadaan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kedua, ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan dana alokasi khusus (DAK) untuk buku.

"Sedangkan skenario ketiga memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nantinya buku akan digandakan secara masif. Skenario mana yang akan dipilih menunggu pembahasan dengan DPR,” kata Nuh di Jakarta, Selasa (13/8).

Nuh mengatakan, meskipun ada tiga skenario pengadaan buku Kurikulum 2013, namun untuk isi buku akan dikendalikan oleh pemerintah pusat. “Tidak boleh diubah-ubah, konten dipegang pusat,” tegasnya.

Pada tahun depan implementasi kurikulum 2013 akan dilakukan secara menyeluruh di semua sekolah khusus kelas 1,2, 4, dan 5 jenjang sekolah dasar (SD). Kemudian kelas 7 dan kelas 8 jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan kelas 10 dan kelas 11 jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK).

“Kita kejar implementasi di semua sekolah. Terutama SMP dan SMA agar di akhir Tahun Pelajaran semua platform sama. Kalau sebagian akan berat. Lulusan Tahun Pelajaran 2015/2016 menggunakan platform yang sama,” jelas Nuh.

Informasi yang berkembang, untuk jenjang SD dan SMP saja diperlukan anggaran Rp 4 triliun untuk pencetakan buku. Namun disinggung soal besaran anggaran ini, menteri asal Jawa Timur itu belum mau membahasanya karena menunggu pengajuan nota keuangan RAPBN 2014 ke DPR 16 Agustus nanti.(Fat/jpnn)