Alumni PMKRI Nilai Partai Politik Sandera Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa alumni PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) menilai Presiden Jokowi gagal melantik menteri Kabinet Jilid II pada hari ini. Konon pelantikan bakal dilangsungkan pada Rabu (23/10) besok. Hal itu pun belum pasti, mengingat semua pos kementerian belum terisi.

Pengunduran pelantikan ini disebabkan karena tarik-menarik kepentingan antar-partai politik. Suasana seputar proses penyusunan kabinet ini semakin crowded karena partai di luar koalisi juga ikut serta dalam kabinet Jokowi saat ini.

“Dalam situasi politik di mana mayoritas partai bergabung dalam kabinet, Jokowi semakin tersandera dan kesulitan untuk menentukan porsi pos kementerian setiap partai. Lebih ruwet lagi karena setiap partai mengincar pos strategis. Akibatnya terjadi tabrakan kepentingan antara partai karena mengincar pos kementerian yang sama,” ucap Sebastian Salang, salah seorang Alumni PMKRI dalam konferensi pers bersama alumni PMKRI lainnya Emanuel Migo, Stefanus Asat Gusma, dan Joanes Joko di Jakarta, Selasa (22/10) sore.

Sebastian menyayangkan adanya kesan bahwa Jokowi tak berdaya dalam tekanan kepentingan partai. Padahal sebelumnya, Jokowi sudah menentukan porsi kaum profesional lebih banyak ketimbang partai.

“Pernyataan Prabowo di hadapan media hari ini, sangat jelas bahwa Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut informasi, Gerindra meminta tiga pos kementerian sebagai syarat bergabung. Entah berapa yang akan dipenuhi Jokowi, perlu mengkuti perkembangan lebih lanjut,” ujar mantan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) itu.

Dengan situasi seperti ini, Sebastian membaca bahwa Jokowi akan tersandera ke depannya, meski harapannya akan mendapat dukungan maksimal di DPR.

“Terlepas dari tarik-menarik kepentingan di antara partai politik, publik berharap Presiden bisa keluar dari sandera partai politik dan bisa memimpin secara efektif lima tahun ke depan untuk membawa Indonesia lebih baik,” tegas Sebastian.

“Nanti teman-teman akan melihat, berapa persen sebenarnya kelompok profesional dan partai politik,” kata Sebastian.