Alur Laut Indonesia “Diatur” Negara Lain

Pemerintah Dianggap Tak Punya Kesadaran Maritim

Alur Laut Indonesia “Diatur” Negara Lain
Seminar Kajian Stratejik Intelejen di UI. Dari kiri Andi Widjajanto, Laksamana Muda (purn) Robert Mangindaan, moderator, Melda Kamil. FOTO: Ist
JAKARTA—Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Ironisnya, kesadaran pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan potensi laut sangat minim.

“Boleh dikatakan kesadaran maritim Indonesia itu hampir nol, “ujar Laksamana Muda (pur) Robert Mangindaan, mantan penasihat militer Indonesia untuk PBB dalam seminar yang diadakan program Paska Sarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia di UI Salemba, Jakarta kemarin (12/06).

   

Robert adalah pensiunan intelijen TNI Angkatan laut yang juga pernah berkarir di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Selain Robert, pemateri lainnya adalah Andi  Widjajanto Phd, staf pengajar Kajian Stratejik Intelijen UI dan Melda Kamil Ariadno Phd pakar hukum laut UI.

   

Menurut Bob, panggilan akrab Robert, penataan alur laut kepulauan Indonesia masih sangat rancu. Bahkan, Indonesia tidak memiliki sistem penginderaan kapal yang dikelola secara mandiri. “Kalau ada kapal melintas di Selat Malaka, yang sebagian masuk alur laut kepulauan Indonesia bagian barat, itu radar controlnya di Changi, Singapura dan otomatis bisa diakses di Tokyo hingga San Fransisco,” katanya.

JAKARTA—Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Ironisnya, kesadaran pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan potensi laut sangat minim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News