Alur Tata Niaga Minyak Goreng Terbaru, dari Produsen hingga Konsumen, Catat!

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan aturan terbaru terkait penyaluran minyak goreng curah rakyat.
Adapun aturan itu tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah yang berlaku pada 23 Mei 2022.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Permendag itu mengatur penerapan sistem kontrol siklus tertutup (closed loop system) bagi pelaku usaha jaringan logistik yang mendistribusikan minyak goreng curah hasil domestic market obligation (DMO).
1. Permendag akan memastikan pasokan bahan baku minyak goreng
Menurut Lutfi, mulai dari pasokan pabrik ke pengecer hingga ke konsumen dengan harga Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram," ujar Lutfi, Kamis (26/5).
2. Penjualan ditentukan
Kemudian, penjualannya nanti dilakukan pada 10 ribu titik yang ditentukan oleh pemerintah dan kalangan dunia usaha.
3. Pakai NIK
Kemendag akan menggunakan aplikasi digital untuk memastikan suplai CPO ke produksi kemudian dari produksi minyak goreng sampai penyerahan konsumen menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).
"Dengan demikian kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi akan terjamin,” ungkap Lutfi.
4. Produsen CPO wajib daftar
Produsen CPO dapat mendaftar program MGCR melalui SIMIRAH yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan aturan terbaru terkait penyaluran minyak goreng curah rakyat.
- Jurus Unilever Indonesia untuk Tetap Relevan di Berbagai Era Pasar
- Tegas! Pertamina Patra Niaga, Kemendag & Bareskrim Polri Segel SPBU Curang di Sukabumi
- HET Minyak Goreng Rp 15.700 Per Liter, Mentan Amran Minta Pengusaha Patuhi Keputusan Pemerintah
- PTPN IV Kirim 10 Ribu Ton CPO Bersertifikasi RSPO SG, Potensinya USD 9 Juta
- Anggaran BPKN Sisa Rp 2,3 M setelah Kena Efisiensi 73 Persen
- PAPERA Dorong Kemendag Bentuk Satgas Pasar untuk Stabilitas Ekonomi Rakyat