Alutsista TNI Harus Diaudit

Diingatkannya, untuk mencapai tingkat efisiensi pertahanan, TNI harus diatur mulai dari mana kewenangan tersebut dijalankan. Dengan perumusan sebuah undang-undang maka sistem pertahanan arahnya bisa dilihat. "Misalnya berapa dana pembinaan personel TNI, berapa untuk pembentukan perwira jangka pendek, biaya pendidikan juga dalam sistem persenjataan," paparnya.

Selain mengaku prihatinan atas kecelakaan Hercules C-130 yang menewaskan lebih dari 100 orang pada Rabu 20 Mei 2009 lalu, Agus Widjoyo juga menegaskan tidak semua alat baru dan berteknologi tinggi harus dibeli. Undang-Undang bisa mengatur aspek teknologi dan arah pertahanan yang diinginkan.

Pengamatan Agus Widjoyo, pesawat Hercules bukan satu-satunya petunjuk alutista di Indonesia ketinggalan zaman. "Secara menyeluruh, pengadaan persenjataan militer terbaru memang sudah jarang diadakan," katanya.

Jika mengikuti perkembangan alutsista dengan berteknologi tinggi, tentu membutuhkan dana yang semakin besar. "Ada sebuah mekanisme ideal yang perlu diperhitungkan. Selain persenjataan, pemerintah juga perlu melihat kesinambungan dengan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, juga ekonomi. Proses ini butuh komitmen dan waktu panjang," tegasnya. (fas/JPNN)