Amali Tepis Anggapan Polri tidak Netral
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali yakin bahwa Polri bersikap netral terkait pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Dia meyakini bahwa Polri punya alasan tepat dalam melakukan pelarangan.
“Jadi kepolisian melarang bukan karena isinya tapi akibat dari itu akhirnya tabrakan di masyarakat akan muncul,” kata Amali kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8).
Karena itu, politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menepis adanya anggapan bahwa Polri bersikap tidak netral terkait pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.
“Tidak dong. Kalau menyangkut wilayahnya, itu kan jadi menyangkut (tanggung jawab) polisi. Kalau ada apa-apa polisi lagi yang disalahkan,” ujarnya.
Dia menegaskan Polri bisa mengukur apakah in i akan menimbulkan konflik di masyarakat atau tidak.
“Seperti demo-demo yang biasa, kan tidak apa-apa di depan DPR ini. Itu tentu sudah diperhitungkan tidak terjadi apa-apa,” paparnya.
Sekali lagi, Amali menegaskan, anggapan Polri tidak netral sama sekali tak benar. Dia percaya Polri sudah mendeteksi dan mengantisipasi apakah bakal terjadi rusuh atau tidak.
“Sama seperti di depan sini (demo di depan gedung DPR), karena tidak ada potensi rusuh ya, jadi dibiarkan saja,” katanya.(boy/jpnn)
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali yakin bahwa Polri bersikap netral terkait pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.
Redaktur & Reporter : Boy
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT