Aman, Senin Besok Pengemudi Angkutan Online Tetap Beroperasi
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan informasi adanya aksi mogok massal yang dilakukan pengemudi online pada Senin (29/1) besok merupakan berita hoax.
Sebagaimana diketahui di media sosial beredar informasi bahwa angkutan online akan berhenti beroperasi pada Senin (29/1) karena menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan pengemudi angkutan online dari beberapa daerah.
"Mereka menyampaikan bahwa mereka akan tetap beroperasi secara normal dan mendukung penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 karena mereka sebagai pengemudi angkutan online ingin segera dilegalkan," tutur dia.
Dalam PM 108/2017 ada beberapa poin yang mengatur soal angkutan online dan beberapa di antaranya merupakan usulan dari asosiasi pengemudi online.
"Soal tarif, kuota dan CC kendaraan malah merupakan usulan dari pengemudi angkutan online dan sudah kami akomodir dalam peraturan menteri perhubungan ini," tutur dia.
Budi menambahkan, peraturan ini dibuat untuk kesetaraan serta menjembatani antara perusahaan taksi reguler dengan perusahaan angkutan online.
"Kami telah melaksanakan sosialisasi sejak lama. Bahkan sejak sebelum peraturan ini disahkan.
Dalam sosialisasi tersebut kami juga melibatkan semua stakeholder dan mengundang semua asosiasi. Saya kira semua sepakat bahwa dalam berusaha di Indonesia perlu ada aturan yang harus diikuti," tukasnya.(chi/jpnn)
Budi menambahkan, peraturan ini dibuat untuk kesetaraan serta menjembatani antara perusahaan taksi reguler dengan perusahaan angkutan online.
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- Penyesuaian Tarif di KM 131 Ditunda, Ketua Gapasdap: Semoga Tidak Memakan Waktu Lama
- Penggunaan Rem ABS di Sepeda Motor Bisa Diatur dalam Peraturan Menteri
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project
- Kemenhub Gelar Sosialisasi Penerapan UNCLOS 1982