Amankan Demonstrasi, TNI Tak Butuh Persetujuan DPR

JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa TNI tidak akan dilibatkan langsung dalam pengamanan atas aksi demonstrasi yang menolak kenaikan garha BBM. Karenanya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, tidak perlu ada persetujuan DPR untuk mengerahkan TNI dalam pengamanan demonstrasi.

"Saya kira  itu persoalan operasional. TNI dalam melaksanakan tugas berdasarkan keputusan politik, yang dalam hal ini presiden," kata Sjafrie kepada wartawan di sela-sela rapat kerja Kemenhan dan Komisi I DPR, Senin (26/3).

Sjafrie mengingatkan, ada dua jenis pelibatan TNI yang membutuhkan persetujuan dan keputusan politik DPR. Pertama adalah operasi militer perang. Yang kedua adalah menghadapi kekuatan bersenjata.

Namu jika hanya untuk membantu Pemda, mengatasi bencana alam, membantu kepolisian dalam kamtibmas, maka hal itu tak perlu persetujuan DPR. "Sepanjang itu dilakukan seusai aturan permainan itu juga diizinkan, itu atas diskresi presiden," tandasnya.