Amankan Peneriman Negara, Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan Terhadap Rokok Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Malang secara kontinu melakukan penindakan dan mengamankan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Malang, dalam periode operasi patuh cukai yang dimulai 10 September hingga 30 September.
Pada Kamis (24/9) lalu, Bea Cukai Malang mengamankan ratusan ribu batang rokok ilegal di Kecamatan Pujon.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang Latif Helmi, menyatakan bahwa penindakan berawal dari informasi terkait adanya penjualan rokok ilegal di kecamatan Pujon.
“Dari informasi tersebut petugas kami bergerak menuju lokasi target. Dari penyisiran yang dilakukan di Pasar Pujon, kami mengembangkan informasi dan mendapati sebuah bangunan yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan rokok ilegal," kata Latief.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan 319.920 batang rokok ilegal. Jika rokok tersebut beredar kerugian negara ditaksir mencapai Rp145.563.600. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penelitian lebih lanjut.
Dalam periode Operasi patuh Cukai, Bea Cukai Malang tetap fokus dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.
“Dengan ini diharapkan peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya terus menurun dan sesuai target dari Menteri Keuangan tahun ini untuk menekan peredaran rokok ilegal hingga 1 persen,” ungkap Latif Helmi, Kepala Bea Cukai Malang.
Tidak ketinggalan, Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan bekerja sama dengan Bea Cukai Makassar berhasil menggagalkan peredaran 3.120.000 batang rokok ilegal.
Bea Cukai secara kontinu melakukan penindakan dan mengamankan rokok ilegal di berbagai wilayah.
- Bea Cukai Medan Dorong 4 UMKM Binaan Tembus Pasar Internasional
- Ini Langkah Strategis Bea Cukai Memperkuat Peran UMKM dan IKM dalam Ekosistem Ekspor
- Bea Cukai Musnahkan Barang Tak Layak Edar Senilai Rp 563,8 Juta, Ada Makanan Hewan
- IKM Binaan Bea Cukai Bekasi Sukses Ekspor 4,7 Ton Komoditas Pertanian ke Jepang
- Bea Cukai Beri Izin Fasilitas TPB Berkala ke Perusahaan Pengalengan Ikan di Banyuwangi
- Ini Peran Strategis Bea Cukai dalam Sinergi Instansi untuk Mendorong Ekonomi Daerah