Amankan Pilkada 2024, Polres Inhu Gelar Rapat Koordinasi

jpnn.com, RIAU - Polres Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bersama seluruh pihak terkait, pada Jumat (9/8 ).
Rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, dan kondusif.
Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan seluruh stakeholder terkait.
Dia berharap pengalaman dari Pilkada sebelumnya bisa menjadi pelajaran berharga untuk menghindari kendala yang sama, seperti masalah logistik dan kerusakan surat suara.
"Kita harus belajar dari pengalaman Pilkada sebelumnya. Semua pihak harus menjalankan tugasnya dengan baik agar Pilkada berjalan lancar," tegas Fahrian.
Dalam rapat tersebut, berbagai masalah dan kendala yang mungkin muncul di lapangan juga dibahas secara terbuka.
Sementara itu, Dandim 0302/Inhu, Letkol. Inf. Emik Chandra Nasution menyoroti pentingnya membuat rambu-rambu yang jelas terkait kampanye yang melibatkan ASN agar tidak terjadi konflik.
"TNI dan Polri berkomitmen untuk bersikap netral dalam Pilkada. Kami juga telah melakukan simulasi pengamanan untuk memastikan seluruh personel siap menjalankan tugas," tutur Dandim.
Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Polres Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait, Jumat (9/8/2024).
- Presiden Prabowo Bakal Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran